UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENGAMPUNAN PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
- bahwa pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Indonesia yang merata dan berkeadilan, memerlukan pendanaan besar yang bersumber utama dari penerimaan pajak;
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak yang terus meningkat, diperlukan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang ada;
- bahwa kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat Harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
- bahwa untuk meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan kebijakan Pengampunan Pajak;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak;
Mengingat :
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
[su_post field=”post_content” ” post_id=”196″]
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
[su_post field=”post_content” ” post_id=”203″]
BAB III
SUBJEK DAN OBJEK PENGAMPUNAN PAJAK
[su_post field=”post_content” ” post_id=”207″]
BAB IV
TARIF DAN CARA MENGHITUNG UANG TEBUSAN
[su_post field=”post_content” ” post_id=”216″]
[su_post field=”post_content” ” post_id=”219″]
[su_post field=”post_content” ” post_id=”248″]
[su_post field=”post_content” ” post_id=”250″]
BAB V
TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN, PENERBITAN SURAT KETERANGAN, DAN PENGAMPUNAN ATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN
[su_post field=”post_content” ” post_id=”252″]
[su_post field=”post_content” ” post_id=”254″]
[su_post field=”post_content” ” post_id=”256″]
[su_post field=”post_content” ” post_id=”263″]
BAB VI
KEWAJIBAN INVESTASI ATAS HARTA YANG DIUNGKAPKAN DAN PELAPORAN
[su_post field=”post_content” ” post_id=”265″]
[su_post field=”post_content” ” post_id=”267″]
BAB VII
PERLAKUAN PERPAJAKAN
[su_post field=”post_content” ” post_id=”269″]
[su_post field=”post_content” ” post_id=”271″]
[su_post field=”post_content” ” post_id=”273″]
[su_post field=”post_content” ” post_id=”278″]
BAB VIII
PERLAKUAN ATAS HARTA YANG BELUM ATAU KURANG DIUNGKAP
[su_post field=”post_content” ” post_id=”280″]
BAB IX
UPAYA HUKUM
[su_post field=”post_content” ” post_id=”282″]
BAB X
MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI
[su_post field=”post_content” ” post_id=”284″]
[su_post field=”post_content” ” post_id=”286″]
[su_post field=”post_content” ” post_id=”290″]
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
[su_post field=”post_content” ” post_id=”292″]
BAB XII
KETENTUAN PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK
[su_post field=”post_content” ” post_id=”294″]
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
[su_post field=”post_content” ” post_id=”296″]
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
[su_post field=”post_content” ” post_id=”342″]